Ikhwanul Muslimin, kekuatan oposisi terbesar Mesir, pada hari Rabu (19/1), memperingatkan rezim Presiden Hosni Mubarak bahwa “Jika tidak bergerak cepat melakukan reformasi, maka stabilitas tidak akan bertahan lama.” Dikatakan bahwa faktor yang memicu pengguligan rezim Tunisia juga ada di Mesir.
Ikhwan mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Intifada Tunisia merupakan sebuah pesan bagi semua orang yang tertindas dan sabar bahwa mereka bisa bebrbuat banyak, tidak selamnya lemah,” dan “pesan bagi para penguasa yang zalim dan rezim yang korup bahwa mereka tidak selamanya aman, dan mereka sedang berada di atas gunung berapi kemarahan rakyat.”
Pernyataan itu menambahkan: “Kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa alasan dan motif yang menyebabkan penggulingan yang diberkati di Tunisia telah ada di banyak negara, khususnya di negeri kami, Mesir.”
Ikhwan menekankan bahwa “Rezim yang berkuasa di negara ini, dibandingkan dengan yang lainnya, memiliki lebih banyak kemampuan untuk melakukan reformasi dan berubahan jika ia punya kemauan dan keinginan.”
Ikhwan memperingatkan bahwa “Jika rezim tidak bergerak cepat untuk memikul tanggung jawab dan mengambil inisiatif guna memulai proses reformasi secara serius, maka stabilitas tidak akan bertahan lama.”
Ikhwan mengatakan bahwa untuk menghindari “dampak kemarahan yang terjadinya tidak diperhitungkan,” maka Ikhwan menuntut serangkaian tindakan, termasuk “penghapusan keadaan darurat” yang diberlakukan di negara selama hampir 30 tahun; pembubaran Dewan Rakyat palsu, dan penyelenggaraan pemilu yang bersih, bebas dan adil; amandemen konstitusional untuk menjamin kebebasan pencalonan dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan September mendatang; dan juga segera melakuan peninjauan kembali kebijakan luar negeri Mesir, terutama terhadap Zionis, dan keharusan untuk memutus hubungan dengannya, dengan mendukung jihad warga Palestina, yang dipimpin oleh Hamas untuk membebaskan tanah Palestina, tanah Arab dan Islam, dan pembentukan negara Palestina dengan ibukota Al-Quds.
Pihak oposisi Mesir menegaskan bahwa Majelis Rakyat sekarang hasil pemilihan yang berlangsung November lalu dipenuhi dicurangi dalam skala besar, sehingga legitimasi Parlemen masih dipertanyakan.
Pihak oposisi Mesir sejak beberapa tahun yang lalu telah menuntut sebuah amandemen konstitusi yang secara khusus memberi kesempatan untuk pencalonan independen pada pemilihan presiden, di mana hal itu hampir tidak mungkin dengan persayaratan yang ditetapkan dalam konstitusi sekarang.
Namun Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang pada bulan September mendatang ia telah sempurna berkuasa selama 30 tahun, belum mengumumkan apakah ia berencana mencalonkan dirinya atau tidak untuk jabatan keenam kalinya selama enam tahun ke depan. Begitu juga dengan putranya, Gamal Mubarak, niatnya masik diliputi teka-teki, meskipun spekulasi telah beredar tentang keinginannya untuk menggantikan ayahnya (islamtoday.net, 19/1/2011).
0 komentar:
Post a Comment